Fraksi PPP DPRD Sumedang Soroti Kemandirian Fiskal dan Ketepatan Belanja dalam APBD 2026–2027

SUMEDANG — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis, 10 September 2026.

Dalam pandangannya, Fraksi PPP mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Namun, Fraksi PPP menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen angka, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perhatian utama Fraksi PPP adalah kemandirian fiskal daerah. Peningkatan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 dinilai masih banyak ditopang oleh dana transfer, sementara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas dan target pajak daerah mengalami penurunan. Karena itu, optimalisasi database pendapatan, pengawasan wajib pajak, pemanfaatan aset daerah, serta penguatan BUMD dinilai perlu menjadi prioritas.

Fraksi PPP juga menyoroti kualitas belanja daerah. Kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja tidak terduga harus diiringi transparansi, akuntabilitas, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Menurut Fraksi PPP, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Untuk APBD 2027, Fraksi PPP mendorong agar tema “Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi” benar-benar diterjemahkan menjadi program yang konkret, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Target peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan PDRB per kapita harus didukung program yang jelas dan indikator keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi PPP turut memberikan perhatian pada peningkatan belanja modal, khususnya untuk jalan, jaringan dan irigasi. Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak berhenti pada pencapaian fisik, tetapi mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian, produktivitas masyarakat, dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi PPP menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti UMKM, pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Pemerintah Daerah, antara lain mengenai strategi meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, langkah menciptakan lapangan kerja, efektivitas pembangunan infrastruktur, program penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta target konkret optimalisasi pendapatan dan BUMD pada 2027.

Fraksi PPP menegaskan, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara amanah, tepat sasaran, dan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.