Kembali ke Berita

Fraksi PPP DPRD Sumedang Sampaikan Pandangan Umum terhadap Enam Raperda, Hj. Elah Karmilah Tekankan Kepastian Hukum dan Kepentingan Masyarakat

Fraksi PPP DPRD Sumedang Sampaikan Pandangan Umum terhadap Enam Raperda, Hj. Elah Karmilah Tekankan Kepastian Hukum dan Kepentingan Masyarakat
Advertisement
SUMEDANG (18/11/2026) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan Pandangan Umum terhadap penjelasan Bupati Sumedang mengenai enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (18/11/2026). Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PPP, Ibu Hj. Elah Karmilah.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP terlebih dahulu memberikan apresiasi atas berbagai capaian positif Kabupaten Sumedang. Di antaranya prestasi Kontingen Sumedang yang berhasil meraih sejumlah medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dari berbagai cabang olahraga, seperti anggar, muaythai, triatlon, selam kolam, serta rugby.

Fraksi PPP juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Sumedang sebagai tuan rumah pertandingan cabang olahraga rugby yang berlangsung dengan lancar dan aman. Apresiasi turut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang atas penghargaan kategori Excellence in Public Service Innovation melalui pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital, di antaranya Jampe Harupat dan WA Kepo.

Memasuki substansi pembahasan, Fraksi PPP menegaskan bahwa setiap Raperda harus memiliki landasan hukum yang kuat, menjawab kebutuhan masyarakat, serta dapat diterapkan secara efektif. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Enam Raperda yang menjadi perhatian Fraksi PPP meliputi:

1. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Raperda tentang Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung.
3. Raperda tentang Pembentukan Desa Pananjung Kecamatan Tanjungsari.
4. Raperda tentang Pembentukan Desa Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal.
5. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PPP menekankan pentingnya inventarisasi dan kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah. Aset daerah diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, terhadap tiga Raperda pembentukan desa, Fraksi PPP mendorong agar pemekaran Desa Galuh Pakuan, Desa Pananjung, dan Desa Pasirpadang benar-benar diikuti kesiapan kelembagaan, aparatur, aset, pembiayaan, serta sarana dan prasarana pelayanan. Pemekaran desa harus menjadi jalan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan, bukan sekadar membentuk struktur pemerintahan baru.

Terkait Raperda pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fraksi PPP memahami pentingnya harmonisasi regulasi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, pencabutan Perda tersebut harus tetap menjamin keberlanjutan perhatian dan pelayanan pemerintah daerah kepada calon jemaah haji, khususnya dalam fasilitasi transportasi keberangkatan dan kepulangan jemaah.

Adapun terhadap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Fraksi PPP menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga, pendidikan karakter, pembinaan moral dan keagamaan, serta perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan dari kekerasan, pelecehan, pemaksaan, dan eksploitasi seksual.

Fraksi PPP juga mengingatkan agar rumusan norma dalam Raperda tersebut dibuat secara jelas, objektif, dan tidak multitafsir. Pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi konstitusi, hak asasi manusia, kepastian hukum, serta menghindari tindakan persekusi, stigma, dan diskriminasi.

Dalam perspektif Islam, Fraksi PPP mengingatkan pentingnya kaidah *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*, yakni menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, serta *al-dhararu yuzal*, bahwa segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Prinsip tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang melindungi masyarakat dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PPP menyampaikan sejumlah pertanyaan dan catatan kritis terhadap masing-masing Raperda sebagai bahan pendalaman dalam pembahasan selanjutnya bersama Pemerintah Daerah.

Fraksi PPP berharap Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap berbagai masukan yang disampaikan. Setiap Raperda diharapkan disempurnakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kesiapan pelaksanaan, kepastian hukum, serta kemampuan daerah dalam menjalankannya.

Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fungsi legislasi DPRD bukan sekadar menghasilkan produk hukum daerah, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan perlindungan, keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.
Advertisement